DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU — Pembahasan Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 di ruang medium DPRD Provinsi Riau berlangsung cukup tegang. Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haji Abdul Kasim, SH, menyampaikan kekecewaannya terhadap alokasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai belum mencerminkan pemerataan bagi kabupaten/kota di Riau.
Rapat pembahasan tersebut dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau yang diwakili Asisten I, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, serta dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Iwan.
Dalam pembahasan program Dinas Pendidikan Provinsi Riau, diketahui total anggaran Dinas Pendidikan berada di kisaran Rp2,8 triliun. Dari anggaran tersebut, terdapat program pembangunan sarana prasarana dan pengadaan kebutuhan sekolah dengan nilai sekitar Rp42 miliar, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta sumber pendanaan lainnya sesuai pembahasan RAPBD.
Namun, Haji Abdul Kasim mempertanyakan mengapa alokasi sekitar Rp42 miliar tersebut hanya menyentuh 10 kabupaten/kota, sementara Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan tidak mendapatkan alokasi untuk program sarana dan prasarana tersebut.
“Saya sangat kecewa. Dari pembahasan anggaran sekitar Rp42 miliar untuk sarana dan prasarana pendidikan, ternyata Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan tidak mendapatkan alokasi. Padahal kebutuhan sekolah di daerah sangat banyak dan sudah kita sampaikan sebelumnya,” ujar Haji Abdul Kasim.
Ia menyebutkan sejumlah sekolah di Kota Dumai yang sebelumnya telah direkomendasikan untuk mendapatkan perhatian anggaran, antara lain SMAN 2 Dumai, SMAN 1 Dumai, dan SMA Binsus.
Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut membutuhkan dukungan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana sehingga peserta didik dapat belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman.
“Beberapa sekolah sudah pernah kami rekomendasikan kepada Dinas Pendidikan. Tetapi dalam pembahasan ini tidak satu pun sekolah negeri di Kota Dumai yang mendapatkan alokasi dari program tersebut,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kata Haji Abdul Kasim, memberikan penjelasan bahwa sejumlah sekolah yang tidak mendapatkan alokasi APBD tersebut akan diarahkan untuk memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Namun, penjelasan tersebut belum membuatnya puas. Sebab, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, sekolah yang telah memperoleh persetujuan program revitalisasi dari pemerintah pusat baru SLB Wati Purnama.
“Kalau alasannya karena akan mendapatkan revitalisasi dari pusat, pertanyaannya berapa sekolah yang sudah benar-benar disetujui? Jangan semua sekolah yang membutuhkan pembangunan kemudian dianggap akan mendapatkan anggaran pusat. Yang baru kita ketahui hanya satu sekolah yang mendapat revitalisasi,” ujarnya.
Haji Abdul Kasim menilai kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan masing-masing daerah, bukan semata-mata berdasarkan sumber pendanaan tertentu.
“Setiap daerah membutuhkan sentuhan anggaran, baik dari APBD provinsi maupun anggaran pemerintah pusat. Jangan sampai ada daerah yang sama sekali tidak mendapatkan dukungan, sementara kondisi sekolahnya membutuhkan renovasi dan revitalisasi,” katanya.
Kekecewaan tersebut kemudian membuat Haji Abdul Kasim memilih meninggalkan ruang rapat Banggar sebagai bentuk protes terhadap pola penganggaran yang menurutnya belum berkeadilan.
“Saya keluar dari ruangan ini karena saya kecewa. Ini bukan karena kepentingan pribadi, tetapi karena saya membawa aspirasi masyarakat. Saya melihat penganggaran pendidikan ini belum memberikan rasa keadilan bagi daerah yang membutuhkan,” tegasnya.
Soroti Kecamatan Dumai Kota Belum Memiliki SMA/SMK Negeri
Sebelum meninggalkan ruangan, Haji Abdul Kasim juga kembali menyampaikan persoalan mendasar pendidikan di Kota Dumai, yakni masih adanya kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK negeri.
Ia menyoroti kondisi Kecamatan Dumai Kota, yang menurutnya hingga saat ini belum memiliki SMA atau SMK negeri. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menghadapi kesulitan ketika memasuki masa penerimaan peserta didik baru.
“Di Kecamatan Dumai Kota ada persoalan yang sudah lama kami sampaikan. Sampai sekarang belum ada SMA atau SMK negeri di kecamatan tersebut. Ketika penerimaan siswa baru berlangsung, masyarakat bingung anaknya harus sekolah di mana,” ungkapnya.
Menurut Haji Abdul Kasim, persoalan tersebut semakin terasa ketika sistem zonasi atau ketentuan penerimaan peserta didik baru membuat sebagian calon siswa tidak dapat masuk ke sekolah yang berada di wilayah kecamatan lain yang berdekatan.
“Kalau sekolah negeri tidak tersedia di kecamatan tersebut, sementara sistem penerimaan membatasi berdasarkan wilayah, tentu masyarakat yang menjadi korban. Anak-anak mereka harus mendapatkan kepastian untuk memperoleh pendidikan,” katanya.
Ia mengaku persoalan pembangunan SMA/SMK negeri di Kecamatan Dumai Kota sudah beberapa kali diusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Namun sampai pembahasan RAPBD 2027 berlangsung, belum terlihat solusi konkret.
“Ini sudah lama kami usulkan. Kami minta Dinas Pendidikan mencari solusi. Jangan sampai setiap tahun masyarakat Kecamatan Dumai Kota kembali mengalami kebingungan ketika penerimaan siswa baru,” tegasnya.
Haji Abdul Kasim meminta Pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan anggaran pendidikan.
“Pendidikan adalah hak seluruh anak Riau. Karena itu, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan harus berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Jangan sampai ada daerah yang tidak tersentuh anggaran, sementara sekolahnya membutuhkan renovasi dan bahkan ada kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK negeri,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
“Walaupun pembahasan ini belum final, hal ini perlu disikapi oleh Dinas Pendidikan untuk pemerataan pembangunan sarana dan prasarana sekolah di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Itu harapan Abdul Kasim,” pungkas Haji Abdul Kasim sebelum meninggalkan ruang rapat.
