DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU – Upaya mendorong investasi dan mempercepat hilirisasi di Provinsi Riau dinilai membutuhkan langkah yang lebih konkret. Pemprov Riau tidak cukup hanya membangun diplomasi investasi, tetapi harus memiliki proyek yang benar-benar siap ditawarkan kepada investor.
Anggota komisi III DPRD Riau, Abdullah, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat jejaring kerja sama internasional sekaligus menyiapkan Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai instrumen untuk menarik investasi baru ke Bumi Lancang Kuning.
Dorongan tersebut disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan First Secretary Kedutaan Singapore Chun Hong dan Sekjen United Cities and Local Goverment Asia Pacific DR Bernadia Irawati UCLG ASPAC) di Jakarta Kamis (3/9/2026).
Menurut Abdullah, UCLG merupakan organisasi pemerintahan daerah berskala dunia yang memiliki jaringan untuk menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintahan maupun dunia usaha di berbagai negara.
Jaringan tersebut, katanya, dapat dimanfaatkan Riau untuk membuka peluang kerja sama ekonomi, investasi, pengembangan kawasan industri hingga kawasan ekonomi khusus.
“Organisasi ini menjembatani pemerintah dari negara-negara lain, kemudian juga dengan BUMN maupun pihak swasta dalam rangka investasi, termasuk pembukaan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri,” kata Abdullah kepada goriau.com, Jumat (4/9/2026).
Hidupkan Lagi Kerja Sama Singapura-Johor-Riau
Pertemuan dengan perwakilan Kedutaan Besar Singapura juga dinilai menjadi momentum untuk kembali membuka peluang kerja sama ekonomi antara Riau dan Singapura.
Politisi PKS ini menilai kedekatan geografis Riau dengan Singapura merupakan keunggulan strategis yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Bahkan, ia mendorong gagasan kerja sama kawasan SIJORI (Singapore-Johor-Riau) yang pernah muncul agar kembali dihidupkan dengan konsep dan kebutuhan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Singapura dan Riau ini dekat. Dulu pernah dibangun kerja sama SIJORI, Singapura, Johor, Riau. Saya pikir ini perlu dihidupkan lagi. Kerja sama tiga pihak ini menarik untuk digagas kembali,” ujarnya.
Menurut Abdullah, posisi Riau yang berada di kawasan Selat Malaka memberikan keuntungan geografis dalam membangun konektivitas perdagangan dan investasi internasional.
Namun, keunggulan lokasi tersebut harus diimbangi dengan kesiapan proyek dan kebijakan investasi yang kompetitif.
Pemprov Diminta Siapkan IPRO
Karena itu, Abdullah meminta Pemprov Riau tidak hanya melakukan pertemuan dengan calon investor atau mitra strategis, tetapi juga menyiapkan IPRO (Investment Project Ready to Offer).
IPRO tersebut harus berisi potensi maupun proyek investasi yang benar-benar siap ditawarkan, termasuk informasi mengenai lokasi, sektor usaha, kebutuhan investasi, serta fasilitas dan kemudahan yang dapat diberikan pemerintah.
“Saya meminta Pemprov menyiapkan IPRO, Investment Project Ready to Offer. Potensi atau proyek yang siap ditawarkan, termasuk fasilitas yang ditawarkan,” tegasnya.
Menurut Abdullah, keberadaan IPRO akan membuat diplomasi investasi Riau menjadi lebih konkret. Ketika calon investor datang, pemerintah tidak lagi sekadar memaparkan potensi, tetapi dapat langsung menunjukkan proyek yang siap dikerjakan.
Belajar dari Kecepatan Vietnam
Abdullah juga mengingatkan Riau agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN dalam menarik investasi.
Ia mencontohkan Vietnam yang dinilainya mampu membangun pertumbuhan ekonomi dengan dukungan kebijakan investasi dan kepastian proses perizinan.
Karena itu, berbagai perizinan dan rekomendasi yang selama ini dianggap berbelit harus disederhanakan dan benar-benar diterapkan di lapangan.
“Perizinan dan rekomendasi-rekomendasi yang tidak berbelit-belit mesti benar-benar diaplikasikan,” katanya.
Ia menegaskan, diplomasi investasi juga tidak boleh berhenti pada seremoni dan pertemuan.
Setiap penjajakan harus memiliki tindak lanjut yang jelas, mulai dari pembahasan proyek, penyusunan kesepakatan hingga realisasi investasi.
“Diplomasi mesti ditindaklanjuti dengan kesepakatan-kesepakatan berikutnya,” ujarnya.
Tidak Hanya Singapura
Abdullah menekankan, peluang investasi Riau tidak boleh hanya diarahkan kepada Singapura.
Menurutnya, investor dari negara mana pun harus diberi ruang sepanjang investasi tersebut memberikan nilai tambah bagi Riau.
“Tidak hanya Singapura. Siapa pun bisa masuk ke Riau selama punya nilai tambah bagi Riau,” tegasnya.
Nilai tambah itu, kata dia, harus terlihat dari pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan PAD hingga manfaat terhadap masyarakat.
“Investasi jangan hanya dilihat dari berapa besar modal yang masuk, tetapi apa dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian Riau,” katanya.
Hilirisasi Jangan Berhenti di Bahan Mentah
Selain investasi, Abdullah menilai hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Riau.
Dengan posisi strategis dan sumber daya alam yang melimpah, Riau tidak seharusnya terus menjadi daerah pemasok bahan mentah sementara proses pengolahan dan nilai ekonominya dinikmati daerah lain.
“Riau posisinya sangat strategis di pinggir Selat Malaka dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nilai tambahnya harus diciptakan. Jangan hanya produk mentah yang dikirim keluar,” ujarnya.
Ia menilai sektor sawit, perikanan dan pertanian memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui industri hilir.
Salah satu yang paling potensial adalah hilirisasi crude palm oil (CPO). Dengan basis produksi kelapa sawit yang besar, Riau dinilai memiliki modal kuat untuk mengembangkan berbagai produk turunan sawit dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Bahan Baku Riau Harus Diolah di Riau
Abdullah bahkan mendorong adanya kebijakan daerah yang dapat memastikan sebagian bahan baku yang berasal dari Riau diolah di dalam daerah.
Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji melalui regulasi daerah agar aktivitas industri dan nilai tambah tidak seluruhnya mengalir keluar Riau.
“Perlu diatur di Perda, misalnya bahan baku di Riau 50 persen mesti pengolahannya di Riau,” katanya.
Namun, kebijakan hilirisasi tersebut juga harus dibarengi dengan keterlibatan pelaku UMKM lokal.
“Investasi mesti melibatkan UMKM lokal,” tegasnya.
Dengan demikian, investasi besar tidak hanya menciptakan keuntungan bagi korporasi, tetapi juga membuka rantai pasok baru bagi pelaku usaha lokal.
Riau Punya Peluang Masuk Tiga Besar PDRB Nasional
Abdullah optimistis kombinasi antara investasi, hilirisasi, penguatan industri, serta konektivitas internasional dapat meningkatkan posisi ekonomi Riau secara nasional.
Ia menilai Riau memiliki potensi untuk menyamai provinsi-provinsi dengan kekuatan ekonomi terbesar di Sumatera.
“Secara angka belum, tapi Riau punya potensi menyamai PDRB Sumatera Utara dan menjadi yang tertinggi di luar Jawa. Bahkan bisa masuk tiga besar PDRB tertinggi di Indonesia. Riau punya peluang untuk itu,” ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan investasi dan hilirisasi pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan PDRB, penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB dan pembukaan lapangan kerja bisa tercipta dengan pertumbuhan hilirisasi dan investasi-investasi baru di Riau. Tentu harus berdampak pada pertumbuhan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Abdullah menyebut pentingnya membangun jejaring investasi secara nasional dan internasional dengan melibatkan pengusaha lokal maupun nasional, termasuk organisasi dunia usaha seperti Apindo dan Kadin.
Dengan jaringan yang semakin luas, ditambah proyek yang sudah siap ditawarkan melalui IPRO, ia berharap Riau tidak lagi sekadar menjadi daerah yang menawarkan potensi, tetapi mampu menjadi daerah yang menawarkan proyek investasi konkret, siap dikerjakan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Siapa pun melihat Riau itu sangat strategis, sangat menarik bagi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya dalam skala Indonesia, tetapi juga dunia,” pungkasnya.
