DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, H. Abdul Kasim, S.H dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pentingnya penyelesaian status lahan sekolah-sekolah eks Caltex yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Menurutnya, beberapa bulan lalu Komisi V DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SKK Migas, bagian aset daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut terhadap sekolah-sekolah eks Caltex di berbagai tingkatan—SD, SMP, hingga SMA—yang kini berada di kawasan pengelolaan Pertamina Hulu Rokan setelah pengalihan dari pihak Caltex.
“Kami meminta kepada Pertamina Hulu Rokan dan SKK Migas untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar status lahan sekolah-sekolah eks Caltex tersebut dapat resmi menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau,” ujar H. Abdul Kasim.
Ia menegaskan bahwa kepastian hukum atas lahan sangat penting agar ke depan, dalam proses pembangunan maupun rehabilitasi sekolah, tidak menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah daerah.
“Kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi Riau maupun pemerintah kabupaten/kota dapat terlibat langsung dalam tim penyelesaian status lahan sekolah ini, sehingga pengelolaan aset pendidikan berjalan lancar dan sah secara hukum,” tambahnya.
H. Abdul Kasim juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan aset pendidikan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Riau.
“DPRD Provinsi Riau, khususnya Komisi V, akan terus mengawal dan mendorong setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pendidikan masyarakat. Sebab kami yakin, kemajuan pendidikan adalah pondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
