
PEKANBARU — Izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dicabut oleh Pemerintah Pusat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) tersebut karena ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT RAPP tersebut.
Dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan seperti kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, bukaan tambang tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.
Dokumen pencabutan izin PBPH PT RAPP dari Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang diwakili Jampidsus Kejagung, Kuntadi, kepada Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Menyikapi keputusan pemerintah terhadap PT RAPP itu, Anggota DPRD Riau, Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Menurutnya, koordinasi itu perlu dilakukan mengingat ada dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan pemerintah tersebut.
“Ya kita minta Pemprov segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan pemerintah ini,” ujar Abdullah.
Ia menilai, akan ada dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, skala investasi, UMKM, hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Secara investasi pasti berdampak, ekonomi, UMKM, pertumbuhan ekonomi, hingga potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan ini,” ulas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau tersebut.
“Dengan koordinasi kepada seluruh pihak, setidaknya semua pihak bisa mencari solusi bersama terhadap persoalan yang terjadi,” sambungnya.
Sebelumnya Corporate Communications PT RAPP Pangkalan Kerinci-Riau dalam rilisnya kepada awak media menyampaikan pihaknya menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
Saat ini pihaknya menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya.
Prioritas utama PT RAPP saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami.
PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Di luar kegiatan operasional sendiri, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Pihaknya akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.
PT RAPP telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci telah berkembang dari sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang pada tahun 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Diperkirakan sekitar 20% dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami.
Pada tahun 2016 hingga 2025, PT RAPP berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program-program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor, menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan inti dari cara kami beroperasi. Selain mengelola areal tanaman industri, PT RAPP juga melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Sejak tahun 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) kami telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program ini berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.
Pihaknya tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan.
Sumber: cakaplah.com