Kunjungi Riau, Presiden PKS ingatkan pejabat publik jaga integritas, target zero kasus

Pekanbaru (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf (AMY) melakukan kunjungan ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Ahad (23/8). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi dan pembinaan kader serta pejabat publik PKS di daerah.

Dalam kunjungannya di Pekanbaru, AMY mengikuti agenda silahturahim akbar bersama kader, simpatisan dan relawan PKS. Kemudian agenda olahraga sepak bola mini soccer, dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota legislatif Sumatera Barat dengan mengangkat tema integritas dan pelayanan publik.

AMY mengatakan, kunjungan ke sejumlah provinsi merupakan agenda rutin untuk bertemu langsung dengan kader sekaligus memberikan pembinaan kepada pejabat publik yang berasal dari PKS. Menurutnya, pembinaan tersebut penting untuk memastikan kader yang mendapat amanah jabatan tetap menjaga nilai-nilai integritas.

“Ini bagian dari agenda kami berkunjung ke seluruh provinsi, bertemu kader, melakukan dialog, pembinaan kader dan pembinaan pejabat publik. Berbagai isu terkait kemerdekaan juga kami sampaikan bertepatan dengan momen 17 Agustus,” kata AMY.

Ia menyebut, semangat kemerdekaan juga menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa. Termasuk para proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta.

“Kita mengambil semangat dari keduanya. Presiden Soekarno ingin kemerdekaan menjadi jembatan emas menuju kehidupan yang lebih baik. Kemerdekaan bukan sekedar kemerdekaan, tetapi juga bagaimana kita meraih keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran,” ujarnya.

Sementara itu, AMY menilai sosok Mohammad Hatta memberikan teladan mengenai kejujuran dan integritas yang relevan untuk diterapkan oleh para kader PKS, khususnya mereka yang kini mengemban amanah sebagai pejabat publik.

“Semangat kejujuran dan integritas Bung Hatta itu yang kita sampaikan kepada kader dan pejabat publik kita. Kita arahkan bagaimana pejabat publik PKS dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga integritas,” jelasnya.

AMY menegaskan, PKS memasang target zero case bagi seluruh pejabat publik yang berasal dari partainya. Ia mengingatkan agar tidak ada kader yang menyalahgunakan jabatan maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika dan hukum.

“Target kita zero case. Jangan sampai ada pejabat publik kita yang melakukan hal-hal yang tidak patut. Tidak boleh ada kasus, baik terkait moralitas maupun korupsi. Insyaallah, kalau itu kita jaga, kita akan menjadi lebih baik,” tegas AMY.

Selain konsolidasi internal, AMY menyampaikan bahwa PKS terus mendorong kaderisasi kader dan pelayanan publik sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang. Kader didorong mengembangkan potensi dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari proses pemenangan pemilu.

“Kita berharap pejabat publik kita memberikan keteladanan. Mereka yang hari ini mendapatkan amanah harus benar-benar hadir melayani masyarakat,” katanya.

Terkait berbagai persoalan kebencanaan, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap hingga gempa bumi, AMY menilai diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mendorong kader PKS yang berada di lembaga legislatif maupun pemerintahan untuk ikut memperkuat kebijakan penanganan bencana melalui regulasi di daerah.

“Kader PKS selalu menjadi pionir dalam pelayanan masyarakat, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan kebencanaan. Koordinasi dari pusat sampai daerah harus diperkuat dan kita dorong melalui kebijakan serta peraturan,” pungkasnya.

Baca Juga

Ketua DPW PKS Riau Ajak Kader Peduli Masyarakat Terdampak Musibah

PEKANBARU — Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau, H. Ahmad Tarmizi, mengajak seluruh kader …