JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto, mendorong DPR RI mengambil langkah konkret dalam menyikapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ijazah Gate guna mendalami persoalan administrasi dan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat.
Rofik menilai, pembentukan Pansus merupakan langkah penting agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan parlemen secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik,” ujar Rofik.
Polemik Ijazah Gate sendiri berawal dari perdebatan publik mengenai keabsahan dokumen pendidikan penyetaraan setingkat SMA yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan Wakil Presiden. Persoalan ini turut berkaitan dengan sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi bagian dari proses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Rofik menjelaskan, dalam putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 pada Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, disebutkan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Meski demikian, permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Menurutnya, pembentukan Pansus tidak dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan maupun mengintervensi putusan lembaga peradilan. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden.
“Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan parlemen harus berlandaskan komitmen terhadap konstitusi dan prinsip keadilan substantif. Dalam negara hukum, setiap ketentuan administratif maupun yudisial harus diterapkan secara konsisten tanpa membedakan kedudukan atau jabatan seseorang.
“Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan,” ungkap Rofik.
Lebih lanjut, Rofik mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan negara dan proses demokrasi harus senantiasa dijaga. Menurutnya, kepastian hukum dan keterbukaan menjadi kunci agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan,” pungkasnya.