DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Berita Terkait
PEKANBARU — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Abdullah, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar melakukan MoU dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
MoU tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terkait distribusi bahan bakar yang ada di Riau. Pasalnya, pendapatan Riau dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih rendah.
Menurutnya, potensi pendapatan daerah dari pajak bahan bakar sangat besar. Sementara penerimaan daerah dari pajak bahan bakar tersebut masih rendah.
Abdullah menyebut, Provinsi Kalimantan Timur memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya Rp800 triliun dalam 1 tahun. Dengan jumlah PDRB tersebut, Kaltim mampu mengumpulkan pajak bahan bakar sebesar Rp6 triliun dalam satu tahun.
“Sementara PDRB Riau mencapai Rp1.200 triliun. Namun pendapatan pajak bahan bakarnya hanya Rp1,2 triliun. Ada selisih Rp4,8 triliun dari Kaltim yang harusnya kita bisa lebih besar atau minimal sama dengan mereka,” ujar Abdullah, Rabu (27/5/2026).
Namun setelah ditelusuri, kata Abdullah, ternyata pengawasan di Kaltim lebih baik. Selama empat tahun berturut-turut, PAD mereka dari pajak bahan bakar terus meningkat hingga tembus Rp6 triliun.
“Ternyata mereka pengawasannya sangat baik dan melakukan MoU dengan BPKP. Karena itu kita meminta Pemprov juga melakukan hal yang sama, MoU dengan BPH Migas, kemudian MoU dengan BPKP,” jelasnya.
Dia berharap, mudah-mudahan itu sudah dilakukan oleh Pemprov Riau komunikasi kedua belah pihak dan melakukan MoU sebagai tindaklanjutnya.
“Kalau kalau BPKP untuk menganalisa dan mengaudit seluruh pajak daerah, khususnya ke PBBKB, maka PAD Riau bisa naik dari satu ke dua digit. Setidaknya, PBBKB ini naik dari Rp1,2 triliun menjadi Rp3 triliun,” ungkapnya.
Sumber: cakaplah.com
